Jakarta – Penunggak pajak bakal dikejar sampai ke rumah. Aktivitas tersebut sudah mulai berjalan di beberapa daerah. Angka kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan membuat Tim Pembina Samsat memutar otak supaya target pendapatan daerah bisa terpenuhi.
Untuk diketahui, dalam catatan Korlantas Polri masyarakat yang memperpanjang STNK 5 tahunan tak sampai separuhnya dari total 169 juta kendaraan terdaftar.
Diungkap Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, nantinya pemilik kendaraan tersebut akan diminta menunaikan kewajibannya.
“Pendekatan soft power artinya kita akan proaktif kepada pemegang kendaraan bermotor dengan mendatangi rumah-rumah door to door untuk mengingatkan pengguna sepeda motor ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya membayar pajak dan yang terpenting pengesahan STNK untuk validitas data kendaraan bermotor yang ada di kepolisian,” jelas Aan dikutip laman Korlantas Polri.
Dituturkan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Yusri Yunus, program door to door ke penunggak pajak sudah mulai berjalan di wilayah Sumatra Utara dan juga Jawa Barat.
“Iya kita udah jalan ke Medan, Medan sudah setuju, Jawa Barat sudah iya, masih banyak 38 provinsi harus serempak,” jelas Yusri dilansir detikOto.
Menurut Yusri, cara ini cukup efektif untuk meningkatkan masyarakat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Pun sejak memberlakukan cara ini, angka kepatuhan mulai berangsur-angsur meningkat.
Padahal bila masyarakat patuh membayar pajak kendaraannya, bisa memberikan dampak positif ke daerah tersebut misalnya dengan pembangunan prasarana jalan.
“Gimana kalau orang Indonesia nih patuh aja 80-90 persen (kepatuhan) waduh top banget pemasukan, tapi kan masuknya ke Pemda PAD bukan ke polisi,” lanjut Yusri.
Di sisi lain Yusri juga menyoroti soal penghapusan BBN2 dan pajak progresif di sejumlah daerah. Kata Yusri, cara ini justru lebih efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Belum lagi data kendaraan juga jadi lebih akurat sehingga tak ada lagi salah sasaran dalam penegakkan aturan lalu lintas.
“Jadi misal saya mobil Jakarta nih mau mutasi ke Medan, ke medan udah nol nih BBN2, berarti orang mau balik nama beli di sana udah nggak ada masalah udah gratis balik namanya kan gratis mutasinya kan. Tinggal di balik nama aja langsung,” pungkas Yusri.
(ind/bbs)
