Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting termasuk dirinya hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bendahara Negara itu meminta anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan evaluasi.
“Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sri Mulyani menyebut nantinya hasil evaluasi akan disampaikan oleh DJP dan tim IT.
“Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu,” ucap Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo merespons singkat terkait dugaan kebocoran data NPWP. “Kita dalami dulu,” tuturnya.
Isu dugaan kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain,” kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.
Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.
Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” ungkap dia.
(ind/detik)