Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru. Bukan tanpa sebab, Jokowi mengungkap puluhan ribu aplikasi yang dibuat tak saling terintegritas.
Hal itu disampaikan Jokowi di acara peluncuran Govtech bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Jokowi meminta pembuatan aplikasi disetop.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah bikin platform-platform baru, stop,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi mengungkapkan sudah ada 27 ribu aplikasi baik itu milik kementerian, lembaga, hingga Pemda yang tak saling terintegrasi dan kerja sendiri-sendiri. Jokowi menyebut tahun ini, anggaran untuk bikin aplikasi dan platform baru sekitar Rp 6,2 triliun.
“Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru,” lanjutnya.
Jokowi mengatakan aplikasi dibentuk dengan maksud mempermudah dan mempercepat birokrasi masyarakat. Namun, bila tak terintegrasi, esensi mempermudah dan mempercepat jadi terhambat.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri,” jelas Jokowi.
Jokowi menyentil kementerian yang memiliki banyak aplikasi. Dia menyebutkan ada satu kementerian yang memiliki 5.000 aplikasi.
“Ada berapa aplikasi?” ujar Jokowi.
“400,” kata perwakilan Kemenkes.
“400, bayangkan satu kementerian 400 (aplikasi),” jelas Jokowi.
Jokowi menyebutkan ada banyak kementerian/lembaga yang memiliki jumlah aplikasi lebih dari 400. Bahkan ada satu kementerian yang punya 5.000 aplikasi.
“Jangan tanya yang lain, lebih dari itu, banyak, ada yang lebih dari 5.000. Saya nggak tunjukin di kementerian mana, saking kreatifnya,” sambungnya.
Ia menduga banyak aplikasi dalam satu kementerian karena setiap ganti menteri atau kepala divisi, maka harus ada aplikasi baru yang dibuat. Jokowi meminta jajarannya menghentikan kebiasaan itu.
“Mungkin, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi, sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek itu yang kita hentikan tidak boleh diteruskan lagi,” jelas Jokowi. (dtc)
